Lapor SPT Pajak Tahunan Indonesia dan Pajak Dalam Pandangan Islam

AMANBERKAH.COM – Masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki penghasilan wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atas pembayaran pajak penghasilan (PPh) yang telah disetorkan kepada negara.

Kewajiban melaporkan SPT tahunan ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pasal 3 ayat 1 UU tersebut mewajibkan wajib pajak untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) dengan benar dan lengkap. Mereka juga diminta untuk menandatangani dan menyerahkannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat mereka terdaftar.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, atau bukan objek pajak.

SPT Tahunan juga digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Batas waktu pelaporan pajak bagi wajib pajak pribadi atau pegawai paling lambat akhir Maret.

Bolehkah saya meminta perhatian Anda? Saya mohon perhatiannya agar kita dapat membahas beberapa peraturan yang telah dikeluarkan terkait dengan cadangan gula dan minyak goreng.

Sedangkan wajib pajak badan memiliki waktu empat bulan setelah tahun pajak berakhir yaitu pada akhir April untuk menyampaikan SPT Tahunan. Bagi wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Perpajakannya, wajib pajak akan diberikan sanksi berupa denda.

Mengapa perlu melaporkan SPT tahunan meskipun Anda telah membayar pajak?

Ada beberapa alasan mengapa pekerja wajib melaporkan SPT Tahunan.

SPT Tahunan ini wajib kami laporkan karena diamanatkan undang-undang.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap wajib pajak wajib melaporkan SPT Tahunannya dengan benar, lengkap dan jelas. Jika tidak dilaksanakan, akan dikenakan sanksi.

Alasan kedua mengapa Indonesia menggunakan self assessment system adalah karena kami mempercayai wajib pajak untuk melakukan perhitungan pajak sendiri dan melaporkan secara mandiri.

Mendaftar berarti wajib pajak mendaftarkan diri untuk menerima nomor pokok sebagai wajib pajak, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanpa harus menunggu NPWP diterbitkan dalam jabatan oleh DJP.

Kami ingin meminta agar Anda tidak mengimpor pakaian bekas. Pemerintah saat ini menyisir melalui pelabuhan dan gudang tikus dalam upaya menekan jumlah pakaian bekas yang masuk ke Tanah Air. Terima kasih atas kerja sama anda.

Wajib pajak menghitung kewajiban pajak mereka sendiri dan mempertimbangkan kredit pajak yang berlaku untuk memastikan mereka membayar jumlah pajak yang benar.

Membayar pajak berarti wajib pajak bertanggung jawab untuk membayar sendiri pajaknya, baik kurang bayar maupun tidak tepat waktu. Hal itu dilakukan tanpa harus mengandalkan surat ketetapan pajak yang diterbitkan DJP.

Pajak Dalam Pandangan Islam

Merupakan kewajiban bagi setiap Muslim untuk senantiasa bertakwa kepada Allâh Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya berdasarkan bimbingan al-Qur’ân dan as-Sunnah yang shahîhah. Diantara larangan Allâh Azza wa Jalla ialah melakukan kezhaliman kepada sesama manusia dengan mengambil harta benda mereka dengan cara yang tidak dibenarkan syari’at, seperti mencuri, korupsi, riba, mewajibkan bayar pajak bagi seluruh rakyat, terutama kaum Muslimin, dan lain sebagainya.

Oleh karenanya, pada edisi kali ini kami akan menjelaskan tentang hukum pajak menurut pandangan Islam, bagaimana kaum Muslimin menyikapinya, dan apa saja syarat-syarat dibolehkannya pemungutan pajak ? Mudah-mudahan pembahasan ini dapat dipahami dan bermanfaat.

Definisi Pajak

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama adh-dharibah atau bisa juga disebut al-maks, yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.” [1]

Menurut imam al-Ghazali dan imam al-Juwaini, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan Muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan negara dan masyarakat secara umum, pent) ketika tidak ada kas di Baitul Mal.”[2]

Sedangkan menurut istilah kontemporer, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang -sehingga dapat dipaksakan- dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Ada beberapa istilah lain yang mirip dengan pajak atau adh-dharibah, diantaranya :

• al-Jizyah (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam)
• al-Kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam)
• al-‘Usyur (bea cukai bagi para pedagang orang kafir yang masuk ke negara Islam)
• Beberapa Jenis Pajak di Zaman Sekarang

Di zaman sekarang terdapat beberapa macam pajak yang sering kita jumpai, diantaranya ialah:

• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pajak yang dikenakan terhapad tanah dan lahan dan bangunan yang dimiliki seseorang
• Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan sehubungan dengan penghasilan seseorang
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
• Pajak Barang dan Jasa
• Pajak Penjualan Barang Mewam (PPnBM)
• Pajak Perseroan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap setiap perseroan (kongsi) atau badan lain semisalnya
• Pajak Transit/Peron dan lain sebagainya.

Hukum Pajak Dalam Fiqih Islam

Berdasarkan istilah-istilah di atas (al-jizyah, al-kharaj, dan al-‘usyur), kita dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi non Muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum Muslimin, para Ulama dari zaman sahabat, tabi’in hingga sekarang berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Pendapat Pertama: Menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum Muslimin, karena kaum Muslimin sudah dibebani kewajiban zakat.

Di antara dalil-dalil syar’i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana berikut:

Firman Allâh Azza wa Jalla :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil….”. [an-Nisâ’/4:29]

Dalam ayat ini Allâh Azza wa Jalla melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan cara yang tidak dibenarkan syari’at. Dan pajak adalah salah satu cara yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

أَلاَ لاَ تَظْلِمُوا ، أَلاَ لاَ تَظْلِمُوا ، أَلاَ لاَ تَظْلِمُوا ، إِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Janganlah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapkannya tiga kali). Sesungguhnya tidak halal harta seseorang Muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. [HR. Imam Ahmad V/72 no.20714, dan di-shahih-kan oleh al-Albâni dalam Shahîh wa Dha’îf Jâmi’ush Shagîr no.7662, dan dalam Irwâ’ul Ghalîl no.1761 dan 1459]

Hadits yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qais Radhiyallahu anha , bahwa dia mendengar Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat.  (HR Ibnu Mâjah I/570 no.1789. Hadits ini dinilai dha’if (lemah) oleh syaikh al-Albâni karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Hamzah (Maimun), menurut imam Ahmad bin Hanbal  rahimahullah, dia adalah dha’if hadistnya, dan menurut Imam Bukhâri,)

Mereka mengatakan bahwa dalil-dalil syar’i yang menetapkan adanya hak wajib pada harta selain zakat hanyalah bersifat anjuran (bukan kewajiban yang harus dilaksanakan), seperti hak tamu atas tuan rumah. Mereka juga mengatakan bahwa hak-hak tersebut hukumnya wajib sebelum disyariatkan kewajiban zakat, namun setelah zakat diwajibkan, maka hak-hak wajib tersebut menjadi mansûkh (dihapuskan/dirubah hukumnya dari wajib menjadi sunnah)

فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ

Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya seorang pemungut pajak bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni.” [HR. Muslim III/1321 no: 1695, dan Abu Daud II/557 no.4442. dan di-shahih-kan oleh syaikh al-Albâni dalam Silsilah al-Ahâdîts ash-Shahîhah hlm. 715-716]

Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran dan hikmah yang agung diantaranya ialah, “Bahwasanya pajak termasuk seburuk-buruk kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat kelak.”[3]

Hadits Uqbah bin ‘Amir Radhiyallahu anhu , berkata: Saya mendengar Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara zhalim)” [HR. Abu Daud II/147 no.2937. Hadist ini dinilai dha’îf oleh syaikh al-Albani rahimahullah]

Dari beberapa dalil di atas, banyak para Ulama yang menggolongkan pajak yang dibebankan kepada kaum Muslim secara zhalim dan semena-mena, sebagai perbuatan dosa besar, seperti yang dinyatakan Imam Ibnu Hazm di dalam Marâtibil Ijmâ’, Imam adz-Dzahabi dalam bukunya al-Kabâir, Imam Ibnu Hajar al-Haitami di dalam az- Zawâjir ‘an Iqtirâfil Kabâir, Syaikh Shiddiq Hasan Khan di dalam ar-Raudah an-Nadiyah, Syaikh Syamsul al-Haq Abadi dalam Aunul Ma’bûd dan selainnya.

Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma pernah ditanya, apakah Umar bin Khaththab Radhiyallahu anhu pernah menarik pajak dari kaum Muslimin. Beliau menjawab, “Tidak, aku tidak pernah mengetahuinya.”[4]

Syaikh Abdul Aziz bin Bâz rahimahullah dalam kitabnya, Huqûqur Ra’iy war Ra’iyyah, mengatakan, “Adapun kemungkaran seperti pemungutan pajak, maka kita mengharap agar pemerintah meninjau ulang (kebijakan itu)”

Pendapat Kedua: Menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum Muslimin, jika memang  negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan. Inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara para Ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum Muslimin adalah imam al-Juwaini di dalam kitab Ghiyâts al-Umam hlm. 267, Imam al-Ghazali dalam al-Mustashfa I/426, Imam asy-Syathibi dalam al-I’tishâm II/358, Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Ibnu Abidin II/336-337, dan selainnya.

Di antara dalil-dalil syar’i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana berikut :

Firman Allâh Azza wa Jalla dalam surat al-Baqarah ayat ke-177. Dalam ayat ini Allâh Azza wa Jalla mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan mensejajarkan antara : (a) pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, dengan (b) iman kepada Allâh Azza wa Jalla , hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menepati janji, dan lain-lainnya.

Point-point dalam group (a) di atas, bukanlah hal yang sunnah, tapi termasuk pokok-pokok yang hukumnya fardhu, karena disejajarkan dengan hal-hal yang fardhu, dan bukan termasuk zakat, karena zakat disebutkan tersendiri juga pada piont b.

Hadits-hadits shahih mengenai hak tamu atas tuan rumah. Perintah menghormati tamu menunjukkan wajib karena perintah itu dikaitkan dengan iman kepada Allâh Azza wa Jalla dan hari kiamat, dan terkcuali jika tamunya bertamu lebih dari tiga hari, maka hari ke-3 dianggap sebagai sedekah.

Ayat al-Qur’ân yang mengancam orang yang menolak memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukan, seperti halnya dalam surat al-Mâ’ûn, dimana Allâh Azza wa Jalla mangaggap celaka bagi orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna bersamaan dengan orang yang berbuat riya’.

Adanya kaidah-kaidah umum hukum syara’ yang memperbolehkan. Misalnya kaidah “Mashalihul Mursalah” (atas dasar kepentingan), atau kaidah yang artinya ‘mencegah mafsadat itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat’, atau kaidah yang artinya ‘Lebih memilih mudharat yang menimpa individu atau kelompok tertentu daripada mudharat yang menimpa manusia secara umum’.

Kas Negara yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan negara, baik dengan munculnya ancaman dari luar maupun dari dalam. Rakyat pun akan memilih kehilangan harta yang sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena negara jatuh ke tangan musuh.

Adanya perintah Jihad dengan harta. Islam telah mewajibkan ummatnya untuk berjihad dengan harta dan jiwa sebagaimana difirmankan Allâh Azza wa Jalla dalam al-Qur’ân (QS. At-Taubah/9:41, Al-Hujurat/49:51, As-Saff/61:11, dll). Maka tidak diragukan lagi bahwa jihad dengan harta itu adalah kewajiban lain di luar zakat. Di antara hak pemerintah (ulil amri) dari kaum Muslimin adalah menentukan bagian tiap orang yang sanggup memikul beban jihad dengan harta ini.

Syaikh Izzuddin t memberikan fatwa kepada raja al-Muzhaffar dalam hal mewajibkan pajak kepada rakyat dalam rangka mempersiapkan pasukan untuk memerangi Tatar, seraya berkata, “Apabila musuh memasuki Negeri Islam, maka wajib bagi kaum Muslimin menahan serangan mereka, dan diperbolehkan bagi kalian (para penguasa) mengambil dari rakyat apa yang dapat menolong kalian dalam berjihad melawan mereka. Namun dengan syarat tidak ada kas sedikitpun di baitul mal, dan hendaknya kalian (penguasa dan para pejabatnya, pent) menjual (menginfakkan) barang-barang berharga milik kalian. Setiap tentara dicukupi dengan kendaraan dan senjata perangnya saja, dan mereka itu diperlakukan sama dengan rakyat pada umumnya. Adapun memungut harta (pajak) dari rakyat padahal masih ada harta benda dan peralatan berharga di tangan para tentara, maka itu dilarang.” (an-Nujum az-Zahirah fi Muluki Mishr wa al-Qahirah, karya Abul Mahasin Yusuf bin Taghri VII/73).

Kesimpulan Hukum Pajak dalam Fiqih Islam:

Setelah memaparkan dua pendapat para Ulama di atas beserta dalil-dalilnya, maka jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa tidak ada kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki seorang Muslim selain zakat. Namun jika datang kondisi yang menuntut adanya keperluan tambahan (darurat), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh al-Qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabi, Imam Mâlik, Imam Qurtubi, Imam asy-Syâthibi, Mahmûd Syaltut, dan lain-lain[5].